Cianjur: Skandal Kotor yang Harus Diusut Tuntas
Kab. Cianjur, MetroLimaTv – Dunia pendidikan kembali tercoreng. Dugaan praktik manipulasi data mencuat di PKBM AL-MUMTAAZ, beralamat di Kp. Hegarmanah RT 003 RW 005, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan penelusuran tim media, lembaga yang dipimpin oleh Muslim selaku kepala sekolah ini diduga nekat “menghidupkan kembali” siswa yang sudah lulus dari jalur formal, lalu dipindahkan ke jalur non-formal (PKBM).
Ini jelas bukan sekadar kekeliruan teknis. Indikasi kuat menunjukkan adanya kecurangan terstruktur demi menggelembungkan jumlah peserta didik. Tujuannya? Tak lain untuk mengincar kucuran dana bantuan pemerintah.
—
Dana Ratusan Juta Jadi Daya Tarik
Perlu diketahui, alokasi anggaran PKBM tidak main-main. Untuk Program Paket C saja, satu kelompok belajar bisa mengantongi Rp 31.920.000. Jika dihitung total, nilainya mencapai Rp 394.260.000. Angka ratusan juta inilah yang diduga menjadi umpan empuk bagi oknum serakah.
Maka wajar bila muncul dugaan: praktik ini bukan kesalahan sepele, melainkan modus sistematis untuk menggarong uang negara.
—
Korwil Bungkam, Ada Apa?
Lebih mencurigakan lagi, ketika awak media mencoba meminta klarifikasi kepada Koordinator Wilayah I (Korwil), tidak ada jawaban sama sekali. Sikap bungkam ini justru memicu tanda tanya besar:
Apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau justru ikut membiarkan praktik kotor ini?
—
Pendidikan Dijadikan Ladang Bisnis
Jika benar terbukti, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pendidikan. Bagaimana mungkin siswa yang sudah lulus di sekolah formal tiba-tiba muncul kembali sebagai peserta didik jalur non-formal? Itu jelas rekayasa data, sekaligus bukti bobroknya pengawasan pendidikan di daerah.
Pendidikan seharusnya benteng moral dan intelektual, bukan dijadikan ladang permainan angka demi meraup keuntungan pribadi.
—
Wajib Diusut, Jangan Ada Toleransi
Kasus ini tidak boleh dibiarkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum harus segera turun tangan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, maka kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat harus diseret ke meja hijau.
Sudah terlalu sering dunia pendidikan Cianjur ternoda oleh kasus manipulasi data. Jika kali ini pemerintah kembali tutup mata, maka publik akan menilai bahwa korupsi pendidikan justru dilindungi sistem.
—
Pendidikan Bukan Dagangan
Manipulasi data siswa sama saja dengan merampok hak generasi bangsa, sekaligusg menjarah uang negara ratusan juta rupiah.
Pendidikan bukan untuk diperdagangkan.
MULYADI
