Bandung-Metro LimaTV
E-Katalog LKPP yang sejatinya sebagai platform digital yang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah di Indonesia pada saat ini menjelma sebagai alat korupsi oleh sebagian besar instansi. Dimana diciptakan suatu sistem yang bertujuan meminimalisir suatu kejahatan korupsi justru banyak disiasati bahkan memudahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. E-Katalog LKPP menyediakan akses ke berbagai produk dan layanan yang dibutuhkan pemerintah, memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Namun kenyataan dilapangan yang seharusnya bebas dari unsur korupsi namun sistem e-purchasing ini malah menjadi ladang korupsi baru , yang lebih cepat dan mudah dalam menggasak keuangan negara.
Betapa tidak , jauh hari sebelum pengadaan , Perusahaan-perusahaan pelaksana sudah dipersiapkan yang bakal “diklik” oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diplatform e-katalog. Namun biasanya PPK tidak bergerak sendiri melainkan atas perintah dan ijin atasan ( Bisa saja Kepala Bidang, Kepala Dinas atau orang yang berpengaruh didalam pemerintahan). Perusahaan-perusahaan calon pelaksana ini tentu saja bukan gratisan mendapatkan pekerjaan , namun mereka telah menebar fee yang nilainya bisa mencapai 30-40% dari nilai proyek .
Kasus Dugaan Korupsi perihal Pengadaan barang melaui metode e-purchasing mencuat pada belanja modal dan mesin Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 yakni : Pengadaan Media Pemenuhan 4.0 sebagai kesiapan siswa Lancar Bahasa Inggris Bagi Siswa SMP Waktu Pelaksanaan 1-15 Desember 2023 dengan Anggaran Rp.4.857.600.000,00 kontraktor Pelaksana PT.Sro, Peningkatan Sarana TIK Pendidikan KBM Siswa ( Lab dan Digital Study Center ) Pengadaan Alat Pendukung Pembelajaran Jarak Jauh SMP Waktu Pelaksanaan 20 November s.d 25 Desember 2023 dengan Anggaran Rp.10.451.420.000,00 kontraktor Pelaksana CV GBA , Peningkatan Sarana TIK Pendidikan KBM Siswa ( Lab dan Digital Study Center ) Pengadaan Mebelair dan Kelengkapan Ruang Belajar Kelas Digital SMP Waktu Pelaksanaan 20 November s.d 27 Desember 2023 dengan Anggaran Rp.15.010.848.000,00, kontraktor Pelaksana CV SAP
Berdasarkan informasi dan dokumen yang ada kendatipun dilaksanakan melalui proses e-purchasing sangat kental nuansa KKN nya, diduga adanya rekayasa pada pemilihan perusahaan pelaksana indikatornya adalah Tidak terdapat dokumentasi survei pemilihan barang, Narasi Spesifikasi barang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran sama persis dengan narasi spesifikasi barang pada etalase e-katalog, adanya bocoran dari pejabat pengadaan kepada perusahaan pelaksana yang ditunjuk, diantaranya pada notebook i3, perangkat edukasi papan tulis interaktif dan projector. Kejanggalan lainnya yakni tanggal penayangan dan pemesanan produk berdekatan pada dua paket pekerjaan yakni pada CV SAP produk fantura (mebelair) tanggal tayang produk 20-11-2023 pemesanan ditanggal yang sama, pada CV GBA pada produk Saramonic Blink 500 B2 Pro, Camera Conference Voltagen tanggal tayang 17-11-2023 tanggal pemesanan 20-11-2023, Terdapat harga pembanding pada e-katalog dengan harga lebih rendah Rp.15.000.000,00 per unit atas pekerjaan pengadaan media pemenuhan 4.0 sebagai kesiapan siswa lancar bahasa inggris yakni pada produk Pineri Interactive Board Device EI-125A, PT Sro penyedia yang ditunjuk Disdik Kota Bandung menjual dengan harga Rp.39.500.000,00/unit, sedangkan vendor lain ada yang menjual jauh lebih murah Rp.24.500.000,00, Namun justru PT.Sro yang dipilih ?
Indikasi-indikasi ini menandakan sangat kuat adanya dugaan tindak pidana KKN antara PPTK, Pejabat Pengadaan , PPK dan Penyedia, yang diduga adanya fee yang jumlahnya fantastis mengalir kepada pemangku kebijakan. Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menanggapi kejadian ini, Metro Lima melalui Konfirmasi Tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru beberapa bulan dilantik Asep Saeful Gufron, namun hingga berita dimuat untuk ketiga kalinya belum mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung.(anang)
