Tasikmalaya MetrolimaTv.com– Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini ramai dibicarakan di Kota Tasikmalaya. Pasalnya, Di indikasikan salah seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya diketahui memiliki dapur MBG sendiri. Keberadaan dapur itu menimbulkan tanda tanya publik, apakah langkah tersebut murni bentuk pengabdian, atau justru berpotensi melanggar aturan dan menimbulkan konflik kepentingan.
Seperti diketahui, dapur MBG merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang menyasar anak sekolah, balita, hingga ibu hamil. Aturannya jelas: pengelolaan dapur harus sesuai standar keamanan pangan, transparansi keuangan, serta bebas dari praktik politik dan bisnis pribadi.
“Kalau anggota DPRD ikut mengelola langsung, apalagi sampai menjadi pemasok bahan atau mengendalikan distribusi, tentu rawan benturan kepentingan. Mereka punya kewenangan mengawasi, bukan mengambil peran eksekutor,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Tasikmalaya.
Berdasarkan ketentuan UU Bangunan Gedung, UU Kesehatan, dan PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, ada sanksi tegas bagi pelanggaran: mulai dari teguran administratif, penghentian sementara, hingga pidana jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran. Di sisi lain, kode etik DPRD juga melarang anggota dewan memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi.
Masyarakat berharap pengelolaan MBG di Tasikmalaya benar-benar bersih dan tepat sasaran. Transparansi laporan, audit independen, hingga pengawasan publik menjadi kunci agar dapur MBG tidak berubah menjadi “dapur politik” atau “dapur bisnis” terselubung.
“Program ini bagus kalau dijalankan dengan niat tulus. Tapi kalau dipakai untuk pencitraan atau mencari untung, itu sama saja mengkhianati amanah rakyat,” tambah warga lainnya.
Kini, sorotan publik tertuju pada DPRD Kota Tasikmalaya. Apakah keberadaan dapur MBG di bawah kendali wakil rakyat tersebut sejalan dengan aturan, atau justru akan berbuntut pada sanksi etik dan hukum? Waktu dan transparansi akan menjawabnya.(Kus)
