Melawi– Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polres Melawi mengikuti kegiatan Zoom Meeting Launching Direktorat PPA & PPO serta Bedah Buku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2026.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla, didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Melawi, Kanit Tipiter Polres Melawi, Kanit PPA & PPO beserta anggota, serta lintas instansi terkait.
Turut hadir dalam kegiatan ini Perwakilan Kejaksaan Negeri Sintang, Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Sintang beserta anggota, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi beserta jajaran, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KADP3AKB) Kabupaten Melawi.
Launching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA & PPO) ini menjadi langkah strategis Polri dalam menjawab tantangan penanganan kejahatan TPPO yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun global.
Dalam sesi bedah buku TPPO, dibahas secara mendalam prinsip kunci penanganan TPPO, yakni “Korban adalah Subjek Perlindungan”, yang menekankan pendekatan humanis dan berorientasi pada pemulihan korban.
Selain itu, materi bedah hukum TPPO juga mengulas TPPO dalam literasi global, urgensi dan fenomena lintas negara, fenomena lintas batas, hingga anatomi kejahatan perdagangan orang (Crime of TPPO) yang melibatkan jaringan terorganisir dan memanfaatkan kerentanan sosial ekonomi korban.
Kapolres Melawi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kehadiran Direktorat PPA & PPO diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam pencegahan, penindakan, serta perlindungan hukum bagi korban TPPO, khususnya perempuan dan anak.
“TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Diperlukan kolaborasi semua pihak untuk mencegah dan menanganinya secara komprehensif,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Polres Melawi bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas, pemahaman hukum, serta koordinasi lintas sektor guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak di Kabupaten Melawi.
Agus maharona
